JUTAAN RAKYAT JADI KORBAN: OJK AKUI KERUGIAN ‘KETIPU’ TEMBUS Rp 6,1 TRILIUN, CUMA SEDIKIT YANG BERHASIL DIBLOKIR!

JURNALISTA.ID, Jakarta – Pintu bobrok perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan kembali terbuka lebar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya merilis data mengejutkan yang memotret betapa rapuhnya masyarakat Indonesia di hadapan para penipu ulung. Sejak diluncurkannya Indonesia Anti Scam Center (IASC) pada November tahun lalu hingga September 2025, total kerugian yang dilaporkan masyarakat akibat berbagai modus penipuan telah mencapai angka fantastis: Rp 6,1 triliun!

​Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari jeritan dan modal hidup yang lenyap ditelan para lintah darat digital.

​Ironisnya, di tengah kerugian triliunan rupiah yang sudah dilaporkan, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (Kiki), hanya mampu mencatat keberhasilan yang teramat minim.

​”Sejauh ini total kerugian yang telah dilaporkan sebesar Rp 6,1 triliun dan total dana yang korban yang sudah diblokir sebesar Rp 374,2 miliar,” ujar Kiki dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10/2025).

​Jika dihitung, dana yang berhasil diselamatkan dan diblokir OJK hanya sekitar 6,1% dari total kerugian yang dilaporkan! Artinya, lebih dari 93% uang masyarakat yang hilang akibat penipuan itu sudah melayang entah ke mana. Pertanyaan kritisnya: Ke mana saja pengawasan OJK sebelum kerugian mencapai puncaknya?

​Pinjol Ilegal & Investasi Bodong: Ladang Basah Para Bandit

​Data dari Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) semakin menegaskan buruknya kondisi ini. Selama periode Januari hingga September 2025, tercatat 17.531 pengaduan terkait entitas ilegal membanjiri meja OJK.

​Mayoritas—tepatnya 13.999 pengaduan—berkaitan dengan momok yang tak pernah mati: pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Sisanya, 3.532 pengaduan, adalah jerat investasi ilegal yang terus memangsa orang-orang yang berharap cepat kaya.

​Meskipun Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengklaim telah menghentikan 1.556 entitas pinjol ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal, fakta kerugian yang mencapai triliunan menunjukkan bahwa aksi penutupan ini selalu terlambat satu langkah dibandingkan kecepatan para pelaku kejahatan meraup keuntungan.

​Tidak hanya itu, Satgas PASTI juga menemukan 22.993 nomor telepon yang digunakan untuk aksi penipuan, yang kini dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Jumlah ini menggambarkan betapa masifnya jaringan penipuan yang beroperasi di Indonesia.

​Pemerintah dan otoritas diimbau untuk tidak hanya fokus pada penutupan, tetapi segera merombak strategi pencegahan dan pemulihan dana. Sebab, bagi korban, keberhasilan otoritas bukan diukur dari berapa banyak entitas yang diblokir, melainkan berapa banyak uang mereka yang kembali. Tanpa pemulihan yang efektif, kerugian Rp 6,1 triliun ini hanyalah angka dingin di atas kertas, sementara jutaan rakyat harus menanggung beban penderitaan sendirian.