GEMPAR! Tambang Emas Ilegal Gowa Kebal Hukum, Anggota DPR Pukul Meja: APH DIAM = BEKINGI MALING NEGARA!​

JURNALISTA.ID, MAKASSAR – Permintaan keras datang dari Senayan! Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak Kepolisian dan Kejaksaan agar segera menghentikan drama bobrok pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan. Sorotan tajam tertuju pada aktivitas tambang emas ilegal di Desa Batumalonro, Gowa, yang disebut-sebut sudah kelewat batas.​

“Bukan hanya emas! Semua galian ilegal, termasuk Galian C, harus disikat habis! Aktivitas di Gowa, Takalar, Jeneponto, ini sudah sangat banyak dan meresahkan. Ini instruksi Presiden Prabowo, sebuah gerakan moral untuk menyelamatkan SDA. APH wajib menafsirkan itu sebagai perintah bertindak!” tegas Lallo dengan nada tinggi pada Jumat (3/10/2025).​

Kecurigaan Membengkak: Diamnya Aparat Adalah Bekingan?​Yang paling menohok, politisi Partai NasDem ini tanpa tedeng aling-aling melempar tudingan keras yang menusuk jantung penegak hukum.

​”APH tidak boleh diam. Sikap diam APH terhadap tambang ilegal, patut kami duga sebagai bentuk beking terhadap pelaku!” cetusnya, menyiratkan bahwa mafia tambang ini bisa beroperasi karena adanya ‘payung’ dari oknum aparat.​

Lallo mengingatkan bahwa tambang ilegal adalah “malapetaka ganda”: bukan hanya menjadi sumber kebocoran keuangan negara yang sangat besar, tetapi juga pemicu utama bencana alam dan kerusakan lingkungan yang parah, yang berujung pada konflik sosial.​Warning Keras dari Senayan:

Siapapun yang Membekingi Akan Ditindak!​Merespons kondisi genting ini, Rudianto Lallo memberikan “warning khusus” agar tidak ada satu pun aparat penegak hukum yang berani bermain api dengan membekingi penjahat lingkungan ini.

​”Jangan ada APH yang membekingi tambang ilegal! Pidato kenegaraan Presiden Prabowo sudah sangat jelas: semua penambang ilegal akan ditindak, termasuk para oknum aparat yang membekinginya, apa pun pangkat dan jabatannya!” tandasnya, memastikan bahwa era impunitas bagi oknum beking tambang telah berakhir.​Sebelumnya, Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (Jangkarta) Sulawesi Selatan juga sudah menyorot tajam.

Aktivis Jangkarta, Sahabuddin Alle, mendesak Pemkab Gowa, Kejaksaan, dan Polres Gowa agar segera menangkap para pelaku sebelum kerusakan alam di Batumalonro menjadi tak terpulihkan.

Aktivis menunjuk Pasal 158 UU Pertambangan sebagai senjata pamungkas untuk menjerat para penambang emas tanpa izin tersebut.​

Apakah warning keras dari Senayan ini akan membuat APH bergerak cepat, ataukah mafia tambang di Gowa ini memang sudah terlalu kuat di-bekingi? Waktu yang akan menjawab!