Wali Kota Makassar Pastikan Mutasi Lurah Rampung, Camat Jadi Target Berikutnya

JURNALISTA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Appi Arifuddin, memastikan proses mutasi lurah telah tuntas dilaksanakan. Setelah tahapan ini rampung, ia menyebut fokus berikutnya adalah pergeseran di tingkat camat dan jabatan struktural lain.

“Camat berikutnya. Sekretaris (OPD), sekretaris lurah, dan sebagainya,” ujar Appi usai melantik 263 pejabat eselon IV di tribun Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani, Senin (29/9/2025).

Appi menegaskan, seluruh lurah sudah menempati posisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia menambahkan, mutasi tersebut berjalan sesuai prosedur dengan arahan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Semua lurah sudah terposisikan dengan baik. Prosedurnya kita selalu meminta arahan dari BKN dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik,” ucapnya.

Meski demikian, Appi mengakui masih ada beberapa posisi eselon IV di lingkup SKPD yang kosong. Ia berkomitmen segera mengisi jabatan tersebut agar pelayanan publik bisa berjalan lebih maksimal.

“Masih ada beberapa tingkat SKPD dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita isi lagi supaya pelayanan bisa lebih optimal,” jelasnya.

Menurut Appi, pengisian jabatan selanjutnya akan disesuaikan dengan komposisi organisasi. Ia berharap pergeseran dapat segera dilakukan agar target pelayanan publik bisa tercapai.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa memotret kembali kondisi yang ada, lalu mengisinya dengan personel yang tepat,” kata Appi.Terkait isu demosi, Appi menegaskan tidak ada lurah yang diturunkan jabatannya. Menurutnya, pergeseran tersebut murni bagian dari penataan pejabat pengawas sesuai regulasi.

“Tidak ada demosi. Ini namanya pengawas. Jadi ketika kita bicara pengawas, kita tidak lagi membicarakan eselon A atau B, tapi sama-sama berada di wilayah pengawasan,” jelasnya.

Ia menekankan, lurah merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan. Karena itu, lurah dituntut mampu menyajikan data akurat untuk mendukung berbagai program, termasuk penanganan stunting.

“Lurah ini yang tahu betul kondisi di wilayahnya. Data yang diberikan harus akurat supaya intervensi program, apakah itu stunting atau kegiatan lain, bisa tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, lurah juga diharapkan menjaga konsolidasi masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan konflik.

Appi menambahkan, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan unsur Forkopimda, kepolisian, dan TNI dalam menjaga keamanan kota.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Ada forkopimda, ada kepolisian, ada TNI, semua harus bersinergi untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” tuturnya.

(Fands)