JURNALISTA.ID, MAKASSAR — Tepat satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menandai periode awal kepemimpinan mereka dengan langkah konsolidatif dan strategis. Tahun pertama duet yang dikenal dengan akronim MULIA ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan jangka panjang, pembenahan tata kelola, serta percepatan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Alih-alih sekadar mengejar capaian fisik, pemerintahan MULIA menitikberatkan pada pembenahan sistem dan kepastian hukum atas aset daerah. Penataan infrastruktur, pengamanan lahan, hingga peningkatan kualitas layanan publik dijalankan secara terukur untuk memastikan pembangunan Makassar berjalan tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Salah satu langkah krusial dilakukan melalui Dinas Pertanahan Kota Makassar yang mengakselerasi proses pensertifikatan lahan milik pemerintah daerah. Sepanjang 2025, sebanyak 19 bidang lahan berhasil disertifikatkan. Dari jumlah tersebut, 14 bidang berada di kawasan Untia yang diproyeksikan menjadi episentrum baru pengembangan infrastruktur olahraga dan kawasan penunjang kota.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, mengungkapkan total luas lahan yang telah disertifikatkan mencapai 77.597 meter persegi atau sekitar 7,7 hektare, dengan nilai aset sebesar Rp111.569.108.000.
“Sebanyak 14 bidang di antaranya berlokasi di Untia untuk mendukung program prioritas Wali Kota, yakni pembangunan Stadion Untia,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Penguatan legalitas ini menjadi fondasi penting sebelum pembangunan fisik dilaksanakan, sekaligus mencegah potensi sengketa hukum di masa mendatang. Kawasan Untia sendiri diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru, khususnya melalui percepatan pembangunan Stadion Untia yang diharapkan mampu menghadirkan fasilitas olahraga representatif sekaligus mendorong geliat ekonomi pesisir.
Meski demikian, proses pensertifikatan sempat menghadapi tantangan waktu karena tim juga mengerjakan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kawasan Untia.
Memasuki 2026, upaya pengamanan aset terus berlanjut. Sebanyak 38 bidang lahan telah masuk tahap pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan enam bidang di antaranya telah melalui proses pengukuran. Pemerintah optimistis seluruh tahapan berjalan sesuai target guna memperkuat basis pembangunan kota.
Tak hanya di sektor pertanahan, capaian signifikan juga diraih dalam pengamanan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Sepanjang 2025, sebanyak 24 lokasi perumahan resmi menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Makassar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, menyampaikan bahwa total luas lahan PSU yang diserahkan mencapai 154.835 meter persegi, dengan nilai aset ditaksir sebesar Rp371.103.467.000.
“Dengan penyerahan ini, aset PSU menjadi tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kota Makassar, sehingga pemeliharaan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Masuknya PSU ke dalam pencatatan resmi pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam memastikan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, hingga sarana sosial dapat dikelola secara sah dan berkelanjutan. Penyerahan yang sebelumnya kerap tertunda kini dipercepat, sehingga tidak lagi menyisakan persoalan legalitas maupun beban pengelolaan di kemudian hari.
Setahun pertama kepemimpinan MULIA menunjukkan arah pembangunan Makassar yang lebih sistematis dan berbasis tata kelola. Pengamanan aset daerah tidak hanya menjadi urusan administratif, tetapi menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat daya saing kota, menjaga kepastian hukum, serta memastikan setiap proyek prioritas — termasuk Stadion Untia — berdiri di atas fondasi legal yang kokoh.
Dengan langkah konsolidatif ini, Makassar diproyeksikan semakin siap menghadapi dinamika pertumbuhan kota yang kian kompleks, sembari membangun wajah baru sebagai kota pesisir modern yang tertata dan berdaya saing.
