JURNALISTA.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauzi Andi Wawo, S.Sos, menggelar kegiatan reses masa persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Makassar, Selasa (17/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fauzi menanggapi langsung keluhan warga terkait penonaktifan BPJS Kesehatan serta hilangnya akses bantuan sosial akibat perubahan sistem pendataan pemerintah.
Fauzi menjelaskan bahwa sejak 2025, pemerintah menerapkan sistem data terpadu nasional yang mengintegrasikan seluruh aktivitas administrasi masyarakat, mulai dari kepemilikan aset, kredit, hingga data kependudukan.
“Sekarang semua data ditarik ke satu pusat. Dari situlah pemerintah menentukan posisi masyarakat dalam skema desil, dari desil 1 sampai 10,” ujarnya.
Ia menyebutkan, warga yang masuk desil 1 hingga 5 masih menjadi prioritas penerima bantuan sosial, sementara desil 6 hingga 10 dianggap sudah mampu secara ekonomi.
Menanggapi banyaknya warga yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut, Fauzi mendorong masyarakat untuk aktif memperbaiki data melalui kanal resmi pemerintah.
“Kalau merasa datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya, silakan perbaiki lewat sistem yang tersedia. Sertakan bukti yang valid, supaya bisa kembali masuk sebagai penerima bantuan,” tegasnya.
Ia juga membagikan akses barcode kepada pengurus wilayah untuk memudahkan warga dalam proses pembaruan data.
Selain isu bansos, Fauzi memaparkan rencana penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan program “kader binaan” bagi pendukung PKB di wilayah utara Makassar.
Menurutnya, KTA akan menjadi basis pendataan konstituen agar pelayanan sosial, pendidikan, hingga bantuan darurat dapat terkoordinasi dengan baik.
“Dengan KTA, kami pastikan warga yang sudah memberi kepercayaan kepada PKB tidak dibiarkan tanpa pendampingan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Fauzi juga mengungkapkan bahwa DPC PKB Makassar menyediakan armada ambulans dan fasilitas sosial yang dapat digunakan masyarakat secara gratis.
“Ambulans dan fasilitas partai ini milik rakyat. Silakan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan,” katanya.
Menutup sambutannya, Fauzi menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, meski jumlah konstituennya meningkat signifikan pada Pemilu 2024.
“Kalau sekarang kunjungan agak jarang, bukan karena lupa. Tapi karena semakin banyak warga yang harus diurus. Semua tetap jadi prioritas,” tutupnya.
Kegiatan reses tersebut berlangsung interaktif, dengan warga aktif menyampaikan aspirasi dan pertanyaan seputar layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat.
Penulis : Fands
