JURNALISTA.ID, MAROS – Defisiensi anggaran dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang terhadap sejumlah proyek fisik. Sektor infrastruktur menjadi bidang yang paling terdampak akibat berkurangnya transfer dana ke daerah.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengakui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi membutuhkan anggaran besar, sementara kemampuan APBD sangat terbatas. Untuk menyiasati kondisi tersebut, Pemkab Maros kini menerapkan strategi jemput bola dengan memperkuat koordinasi ke pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Sektor yang paling terdampak memang infrastruktur; pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi itu butuh perhatian besar. Namun, untuk jalan penghubung Maros–Gowa melalui jalur Tompobulu—wilayah terjauh kami—tetap kita masukkan sebagai prioritas pembangunan tahun depan,” ujar Chaidir, Rabu (31/12/2025).
Akses jalan Tompobulu–Malino disebut Chaidir sebagai proyek strategis karena menyangkut konektivitas wilayah terisolir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pegunungan Maros.
Mantan Ketua DPRD Maros itu menambahkan, keterbatasan anggaran daerah mendorong dirinya melakukan lobi intensif ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), agar sejumlah titik krusial infrastruktur di Maros dapat ditangani langsung oleh pemerintah pusat.
Tak hanya infrastruktur jalan, sektor pertanian juga mengalami pergeseran skema pendanaan. Beban APBD Maros, kata Chaidir, sedikit terbantu dengan adanya intervensi pusat dan provinsi.
“Saat ini kita terus berkoordinasi. Alhamdulillah, ada 30 Daerah Irigasi (DI) yang ditangani oleh pemerintah pusat tahun ini dan kita harapkan berlanjut tahun depan. Dari provinsi juga ada informasi alokasi enam embung untuk air pertanian. Jadi itu tidak menggunakan anggaran daerah,” jelasnya.
Menurut Chaidir, langkah kolaboratif ini menjadi kunci agar pembangunan fisik di Maros tidak stagnan di tengah kontraksi fiskal yang melanda daerah.
Selain itu, Ketua PMI Maros ini juga menyoroti persoalan pembangunan gedung sekolah yang seringkali hanya fokus pada rehabilitasi bangunan tanpa dilengkapi sarana pendukung.
“Misalnya di sektor pendidikan, gedung sudah direhabilitasi tapi mobiliernya tidak lengkap. Di situlah peran Pemkab untuk melengkapi meja dan kursi agar gedung yang sudah diperbaiki bisa berfungsi optimal,” tambahnya.
Saat ditanya terkait keberlanjutan proyek jika bantuan pusat tidak terealisasi, Chaidir menegaskan Pemkab Maros akan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Strateginya jelas. Kalau prioritas bisa ditutup oleh pusat atau provinsi, kita dorong ke sana. Tapi jika tidak, kita tutupi lewat APBD dengan menggenjot PAD Kabupaten Maros,” tegasnya.
Meski harus melakukan efisiensi di berbagai lini, Chaidir memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan penambahan sarana transportasi bagi petugas kesehatan dan guru di wilayah pelosok tetap dilakukan tahun depan, guna menjaga kualitas pelayanan publik tidak menurun.
