JURNALISTA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan sejumlah tugas strategis yang harus segera dituntaskan oleh para Ketua RT dan RW, mulai dari persoalan sampah, ketertiban lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah pengelolaan sampah, khususnya terkait kebijakan subsidi pembayaran sampah yang selama ini masih kerap disalahpahami masyarakat.
Munafri menekankan bahwa subsidi tersebut hanya diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah, dengan indikator yang ditentukan berdasarkan penggunaan listrik (kilowatt per jam). Karena itu, ia meminta Ketua RT dan RW berperan aktif menyosialisasikan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Masalah pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan sampah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa subsidi pembayaran sampah hanya diberikan kepada warga dengan penghasilan rendah, yang ditentukan berdasarkan penggunaan listrik atau kilowatt per jam,” ujar Munafri, Senin (29/12/2025).
Ia menegaskan, RT dan RW merupakan ujung tombak komunikasi pemerintah di tingkat paling bawah, sehingga penyampaian informasi harus jelas, akurat, dan bersumber dari kebijakan resmi.
Selain soal subsidi, Munafri yang akrab disapa Appi juga menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat harus dilibatkan agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” tambahnya.
Tak kalah penting, Appi juga menyoroti ketertiban dan keamanan lingkungan. Ia menegaskan bahwa setiap warga yang tinggal di suatu wilayah wajib terdata oleh Ketua RT, bahkan membuka peluang untuk kembali menerapkan sistem pelaporan pendatang baru.
“Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kita akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk memastikan lingkungan tetap aman dan tertib,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mendorong Ketua RT dan RW agar lebih aktif dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan mengidentifikasi potensi usaha mikro dan kecil (UMK) di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah siap memberikan dukungan agar potensi ekonomi warga dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ketua RT dan RW harus bisa melihat potensi warganya. Apakah ada yang bisa dikembangkan menjadi usaha kecil? Pemerintah akan hadir untuk membantu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran RT dan RW sebagai corong resmi pemerintah, guna mencegah beredarnya informasi yang tidak valid atau simpang siur di tengah masyarakat.
“Kadang ada informasi yang simpang siur. RT dan RW harus menjadi corong resmi pemerintah agar masyarakat tidak salah paham,” katanya.
Sebagai bentuk penguatan peran tersebut, Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan evaluasi kinerja rutin setiap bulan bagi Ketua RT dan RW. Evaluasi ini tidak semata-mata berkaitan dengan insentif, melainkan menilai sejauh mana kedekatan, keaktifan, dan kontribusi mereka dalam membangun hubungan dengan masyarakat.
Dengan langkah ini, Munafri berharap RT dan RW benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan produktif.
