Waketum DPP KNPI Dipukul di Musda Sulsel, Dua Nama Resmi Dilaporkan ke Polisi

JURNALISTA.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Ludikson Siringoringo, resmi melaporkan kasus pemukulan yang menimpanya dalam kericuhan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan.

Laporan dibuat pada Selasa, 9 Desember 2025, sekitar pukul 01.30 Wita, diikuti pemeriksaan visum pukul 04.00 Wita.

Dalam laporannya, Ludikson menyebut dua terduga pelaku: Ketua Steering Committee (SC) Musda KNPI Sulsel, Rijal, yang diduga memulai serangan, serta seorang peserta bernama Adam yang terekam menendang saat suasana memanas.

Ia menegaskan bahwa identitas pelaku lain yang terekam dalam video tengah diverifikasi sebelum dimasukkan dalam laporan tambahan.Kericuhan disebut berlangsung 10–15 menit.

Ludikson mengaku diserang belasan hingga dua puluhan orang, termasuk pukulan menggunakan kayu tiang bendera yang patah. Akibatnya, ia mengalami memar di pinggang kanan, lecet di mata kaki kiri, serta luka pada bagian atas siku kanan.

“Saya memilih tidak melawan agar situasi tidak semakin panas,” ujarnya.

Usai membuat laporan polisi, Ludikson langsung melaporkan kondisi dan perkembangan kasus kepada Sekjen dan Ketua Umum DPP KNPI melalui telepon serta video call. Saat ini, proses hukum menunggu tindak lanjut penyidik.

Sementara itu, Sekjen DPP KNPI, Almanzo Bonara, menegaskan bahwa DPP mengambil alih penuh konsolidasi Rapimpurda dan Musda pascainsiden tersebut. Langkah ini, kata dia, diambil untuk memastikan proses organisasi tetap berjalan sesuai konstitusi KNPI.

“DPD tetap menyelenggarakan, tetapi seluruh proses akan dipimpin langsung oleh DPP,” ujar Almanzo, Selasa (9/12/2025).

Ia memastikan seluruh peserta dan kandidat tetap dipanggil untuk mengikuti Musda lanjutan. Jadwal pelaksanaan masih digodok dan akan diumumkan setelah situasi benar-benar kondusif.

“Kita cooling down dulu supaya konsolidasi berjalan baik. Musda ini sudah dibuka pemerintah daerah, sehingga stabilitas harus dijaga,” tegasnya.

Almanzo menambahkan bahwa Musda tidak ditunda dan seluruh tahapan tetap berjalan, namun berada di bawah kendali langsung DPP untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses.

“Tugas kita menjaga kondusivitas, dan karena itu DPP mengambil alih agar semuanya tetap berjalan,” katanya.